Pelantikan Anggota PPS Kota Lhokseumawe

Lhokseumawe.  “Ciptakan pemilukada yang sukses, aman, dan damai” demikian harapan Walikota Lhokseumawe Munir Usman kepada 204 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang baru dilantik pada acara Pelantikan dan Rapat Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Lhokseumawe, Selasa (14/06) di Gedung Hasbi Assidiqie, Lhokseumawe. Selanjutnya, Walikota Munir Usman meminta kepada seluruh anggota PPS agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tanpa memihak kepada siapapun.

Sebanyak 204 orang anggota PPS tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing gampong/desa. Jumlahnya 3 orang per gampong. Pelantikan anggota PPS merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilukada di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe. Pelaksanaan Pemilukada untuk aceh sendiri akan digelar serentak di akhir tahun ini. 

Pada kesempatan yang sama Ketua KIP Kota Lhokseumawe, Ridwan Hadi SH, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pemilukada. “Mari kita laksanakan pemilukada dengan prinsip-prinsip yang demokratis” ujarnya.  Ia juga mengatakan keberhasilan pemilukada merupakan dukungan dari berbagai pihak mulai dari penyelenggaranya, pemerintah, aparat keamanan serta seluruh masyarakat. Untuk itu selalu dukung dan lakukan koordinasi dengan penyelenggara pilkada baik di tingkat gampong, kecamatan maupun kota, pintanya.

Selamat bekerja kepada seluruh anggota PPS Kota Lhokseumawe. ---

sumber :  http://www.lhokseumawekota.go.id

PAN Usung Munir Usman Balon Walikota Lhokseumawe

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Lhokseumawe mengusung Walikota Lhokseumawe saat ini (incumbent), H Munir Usman, menjadi bakal calon (Balon) Walikota Lhokseumawe periode 2012-2016.

Hal tersebut diungkapkan ketua DPD PAN Kota Lhokseumawe, drh Yunaidi Arsyen, dalam silaturahmi pengurus DPD PAN dan DPC PAN sekota ini di Kantor DPD PAN Jalan Panglateh, Lhokseumawe, Jumat (17/6).

Dikatakan, penetapan Munir Usman ini telah dilalui melalui proses panjang baik pertemuan tim maupun dengan pembina PAN.

Sebelum menetapkan Munir Usman sebagai bakal calon walikota, ungkap Yunaidi Arsyen, PAN telah melakukan pendekatan terhadap Drs Rahmatsyah MM, Drs Marzuki Amin, dan Fathani. Namun akhirnya PAN memilih Munir Usman.

Setelah ditetapkan sebagai bakal calon walikota, secara otomatis Munir Usman juga menjadi kader PAN.

Yunaidi Arsyen mengatakan, sebelumnya PAN menetapkan calon tunggal sebagai bakal calon walikota, yaitu Suryadi SE MM. Tetapi, atas berbagai pertimbangan, Sekretaris PAN tersebut batal maju, sehingga PAN menetapkan Munir Usman sebagai calon kuat saat ini dari PAN. Untuk pasangannya sendiri belum ditetapkan.

Dikatakannya, agar PAN berhasil dalam Pemilukada mendatang ini, segenap pengurus dan kader partai harus kompak dan bekerja keras meraih kemenangan.

Kalau pada Pemilu lalu PAN hanya meraih dua kursi di DPRK, pada Pemilu mendatang PAN harus meraih kursi lebih banyak di legislatif sebagaimana yang pernah diraih dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

Sekretaris DPD PAN Lhokseumawe, Suryadi SE MM, mengatakan, PAN merupakan partai reformis dan tidak sama dengan partai lainnya. PAN tidak hanya mengucapkan, tetapi juga melaksanakan reformasi itu.

Turut hadir dalam silaturahmi dan pertemuan pengurus PAN tersebut, Pembina DPD PAN, H Amirullah Lc, Ir Afdhal Hasan, dan Syahrial Kidam.

Dalam pertemuan tersebut, PAN juga membicarakan jadwal pelantikan pengurus baru DPD PAN Kota Lhokseumawe periode 2011-2014, serta rapat pengurus cabang. (mar)

sumber : http://www.analisadaily.com

Bursa Calon Walikota Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Sejumlah nama yang dijagokan sebagai calon Walikota Lhokseumawe, Aceh Utara, kini beredar di kalangan politisi. Namun belum ada satu partaipun yang telah mengumumkan pasangan calon pemimpin di kota itu.

Nama yang beredar tak lain adalah tokoh-tokoh yang memang mencorong di kalangan elit lokal. Di antaranya tentu saja Munir Usman, politisi yang masih menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe.

Sebagai incumbent, Munir dianggap sebagai calon kuat. Calon yang diperhitungkan lainnya adalah Suwaidi Yahya yang tak lain adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

Tampaknya Suwaidi akan maju dalam paket yang terpisah dari Munir. Dia disebut-sebut akan diusung oleh Partai Aceh. Jika tidak melalui jalur partai lokal yang terkuat saat ini, maka dia diperkirakan akan masuk lewat jalur independen.

Selain dua politisi itu, nama lain yang muncul adalah Rahmadsyah, seorang politisi Partai Demokrat. Kemudian ada Marzuki Amin, mantan Walikota Lhokseumawe yang kini aktif di Nasional Demokrat. Marzuki juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Utara.

Sedangkan muka baru yang muncul dalam kancah politik kota Lhokseumawe adalah Muhammad Saleh. Akrab disapa Saleh Modus –dia adalah pemilik Tabloid Mingguan Modus— juga belum memiliki mitra partai politik yang akan mendukungnya untuk menjadi calon walikota.

Namun Sekretaris Umum KONI Aceh ini sudah memastikan diri akan ikut bertarung jika pintu jalur indpenden terbuka dalam pilkada di Aceh. “Jika tidak, maka saya tak akan ikutan,” kata mantan Badko HMI Aceh ini.

sumber : http://atjehpost.com/

Per Bulan, Penduduk Lhokseumawe Bertambah 500 Jiwa

LHOKSEUMAWE — Penduduk Kota Lhokseumawe, Aceh, bertambah sekitar 500 jiwa per bulan. Hal ini disebabkan angka kelahiran dan masuknya pendatang dari wilayah lain.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe T Adnan di Lhokseumawe, Selasa (7/6) menyebutkan pertambahan penduduk tersebut tersebar di empat kecamatan dalam wilayah kota tersebut.

Pertambahan penduduk Kota Lhokseumawe disebabkan oleh tiga faktor. Selain disebabkan bertambahnya angka kelahiran dan adanya pendatang, juga baru terdatanya administrasi kependudukan bagi warga yang belum terdata sebelumnya, ungkap Adnan.

Mengenai jumlah pendatang yang mengakibatkan pertambahan penduduk Lhokseumawe tiap bulannya, Adnan mengatakan, dalam setiap bulannya jumlah pendatang ke Lhokseumawe terjadi sekitar 30 persen dari total jumlah pertambahan penduduk.

“Itu hanya bagi pendatang yang mengajukan kepindahan kependudukannya ke Lhokseumawe secara administrasi data kependudukan.  Namun, bila tidak ada data kita tidak mengetahuinya secara persis,” ujarnya.

Disebutkan, alasan kepindahan kependudukan bagi pendatang ke Lhokseumawe disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain karena pindah kerja, sudah mendapatkan pekerjaan serta ada juga alasan karena menempuh pendidikan di Lhokseumawe. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, jumlah penduduk kota tersebut saat ini 189.811 jiwa. [mediaindonesia.com/ant]

sumber: http://www.acehkita.com

WH Pergoki Pekerja Hotel dan Siswi SMA Mesum di Pantai

Personel wilayatul hisbah (WH) memergoki pekerja hotel berisial Sya, 20, dan siswi SMA, Mir, 17, yang melakukan mesum di pantai Rancong, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Kamis (30/6) siang.

Kepala Kantor Satpol PP dan WH Lhokseumawe Azwar AB didampingi Kasi WH Karimuddin, menyebutkan, Sya yang merupakan warga Cempedak, Kecamatan Kuta Makmur dan Mir, warga Aluei Ie Mudek, Kecamatan Sawang, Aceh Utara mengakui telah melakukan perbuatan terlarang.

Sesuai pengakuan Sya, kata Karimuddin, awalnya pekerja pada salah satu hotel di Lhokseumawe ini mengajak Mir jalan-jalan dengan sepeda hingga akhirnya singgah di pantai Rancong untuk minum-minum. “Sya yang baru gajian mentraktir Mir. Sambil minum-minum di pantai Rancong, mereka melakukan mesum, sehingga diamankan oleh personel WH,” katanya.

Menurut dia, selain memberikan pembinaan di kantor WH, pihaknya juga akan memanggil orangtua Sya dan Mir serta aparat gampong domisili keduanya. “Nantinya kita serahkan kepada orangtua dan aparat gampong guna memberikan pembinaan lebih lanjut terhadap Sya dan Mir,” kata Karimuddin.

Saya saat ditemui di kantor WH Lhokseumawe, kemarin, mengaku awalnya pergi bersama Mir untuk menyetor kredit sepeda motornya. Kemudian mereka jalan-jalan ke pantai Rancong untuk minum. “Saya mengaku khilaf dan sangat menyesal,” kata Sya. Hal sama diakui Mir, siswi kelas tiga SMA yang juga santriwati di salah dayah di Kuta Makmur Aceh Utara.(nsy)\

Sumber : http://harian-aceh.com/

Merental Komik Porno, Oknum Dosen Diperiksa Jaksa

LHOKSEUMAWE – RE (35) yang dikenal dosen pada satu Akademi di Lhokseumawe, menjadi tersangka terkait kasus merental Komik Pornografi. Rabu (22/6) siang  RE diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe setelah diperiksa penyidik Polsek Banda Sakti. Polisi juga melimpahkan berkas dan barang bukti berupa 20 buah komik

Kajari Lhokseumawe Tomo SH melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Saifuddin SH MH kepada Serambinews.com, mengatakan, dalam pemeriksaan awal,  tersangka mengaku komik tersebut tidak bernuansa porno.
Namun, dari barang bukti, kata Saifuddin, jelas dalam komik itu terdapat gambar yang bernuasa pornografi. Di antaranya, foto wanita telanjang dan gambar lain yang tak bisa ditonton anak-anak di bawah umur. Karena bisa mendorong mereka kearah yang tidak baik.
Menurut JPU Kejari Lhokseumawe, RE yang ditangkap pada  elasa (26/4/) lalu, tidak ditahan. Karena adanya pertimbangan bahwa sebelumnya juga tidak ditahan. Selain itu ada permintaan rekan kerja tersangka yang bisa menjamin tersangka tidak akan lari.
Kecuali itu, dalam persidangan, tersangka kooperatif. ”Tersangka dijerat dengan Pasal 29 dan 30 juncto Pasal 4 Undang Undang nomor 44 tahun 2009, tentang pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara,” papar Saifuddin, SH. (jafaruddin)

Editor: Ampuh Devayan

 

Sumber: Serambi

Kongres-I PWA Direncanakan Awal Juni

KONGRES – I Dewan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Aceh (DPP-PWA) Provinsi Aceh direncanakan berlangsung awal Juni 2011 mendatang. Sementara bursa calon ketua umum yang akan ditinggalkan Ibrahim Achmad, kepala Biro Serambi Indonesia itu, mulai mencuat kepermukaan.

Berdasarkan hasil rapat pleno DPP-PWA Provinsi Aceh yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe, direncanakan Kongres-I berlangsung pekan pertama Juni 2011 mendatang. “Menyangkut bakal calon ketua umum atau ketua harian periode tiga tahun mendatang terserah floor,” ungkap Ibrahim Achmad yang dijumpai acehvoice.com, Senin (23/5/2011).

Bakal calon ketua umum dan ketua harian DPP-PWA periode 2011-2014 mendatang yang sedang dibicarakan di kalangan pengurus PWA itu sendiri, antara lain Idris Bendung, Irmansyah, Rachmad YD, Armiadi, Maimun Abdullah, dan M Jafar. Namun, tidak tidak tertutup kemungkinan akan muncul bakal calon kuda hitam lainnya.

Ibrahim Achmad yang akan meniggalkan tahta organisasi profesi wartawan yang lahir pertengahan tahun 2007 silam, tidak mempunyai putra mahkotadan menyerahkan sepenuhnya kepada anggota saat kongres nanti. “Bagi saya tidak ada istilah anak emas. Siapa saja yang mau maju silakan, sejauh memenuhisyarat dan didukung oleh anggota,” tegasnya.

Pun demikian, tambah Ibrahim, figur yang memimpin organisasi PWA haruslah yang mampu membesarkan praganisasi profesi tersebut. “Kalau pun tidak lebih maju dari pada kepemimpinan saya, ya..... ya setidaknya setara sewaktu saya sebagai ketua umum,” harap Ibrahim.

Menurut sebuah sumber anonim di klangan PWA, Idris Bendung termasuk sebagai calon kuat yang diperhitungkan memimpin DPP-PWA periode mendatang. “Saya katakan demikian selain Bang Idris sebagai pengurus senior, juga ia berjasa terhadap PWA,” ungkap sumber tersebut. [muhammad ah]

From: http://www.acehvoice.com

Wali Kota Digugat Pengacara Rp 1,5 M

LHOKSEUMAWE - Effendi Idris SH MBA dan Mustafa M Zein SH, pengacara Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe yang menangani kasus lahan Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Senin (6/6) menggugat Wali Kota Lhokseumawe Munir Usman ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Mereka juga menggugat panitia sembilan yang diketuai mantan Sekdako Lhokseumawe Safwan.

“Kami menggugat karena hingga kini walikota belum membayar sisa honor kami sebesar Rp 55 juta. Padahal wali Kota berjanji sebelum perkara itu selesai, akan membayar honor kami sebesar Rp 90 juta plus sisa honor proses banding Rp 10 juta. Tapi sudah 14 bulan sejak perkara itu diputuskan dan sekarang sudah banding, wali kota belum membayarnya,” kata Effendi didampingi Mustafa kepada Serambi, kemarin.

Menurut Effendi, dirinya sudah memintai baik-baik ke Wali Kota agar sisa honornya segera dibayar, tapi tak juga dipenuhi. “Lalu kami  melakukan somasi (teguran). Karena somasi yang kami kirim juga tidak tak ditanggapi, karena itu kemarin kami langsung menggugat ke pengadilan dengan nomor register 05/Pdt.G/2011/PN-Lsm tanggal 6 Juni,” jelasnya.

Sedangkan panitia sembilan yang digugat, lanjut Effendi, adalah Safwan SE MSi (tergugat II), Saifuddin Saleh SH (tergugat III), Jailani SE MM (tergugat IV), Ir T Nahar (tergugat V), Mohd Nurdin Risyad (tergugat VI), Bukhari SSos (tergugat VII), Soraya (tergugat VIII), dan M Kasem Kadir (tergugat IX). “Kami minta majelis hakim mengabulkan perkara ini dan menghukum tergugat untuk membayar sisa honor dan membayar kerugian material kami sebesar Rp 1,5 miliar,” pinta Effendi.

Wali Kota Lhokseumawe, Munir Usman yang dihubungi Serambi mengakui telah menerima somasi dari dua pengacara yang pernah menangani kasus lahan Blang Panyang. Namun, menurut Munir, honor mereka dari Pemko Lhokseumawe sudah dibayar. “Kemungkinan yang mereka gugat adalah Munir Usman dan panitia sembilan secara pribadi. Karena jasa mereka untuk pribadi tak mungkin bisa dibayar dengan dana pemko,” katanya.(c37)

 

Sumber : Serambinews.com 

Kuala Meuraksa Diduga Tercemar Limbah Alam

* Minyak Cemari Sumur Warga

Seorang warga mengumpulkan cairan sejenis minyak tanah yang diambil dalam sumur di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, Rabu (8/6). SERAMBI/JAFARUDDIN

LHOKSEUMAWE - Penyebab matinya ikan dan udang dan beberapa biota lainnya di alur Kuala Meuraksa, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe mulai terjawab. Dugaan sementara disebabkan limbah alam dari lumpur kering yang mengeluarkan gas beracun saat diguyur hujan. Masih di Kota Lhokseumawe, sumur warga Meunasah Mesjid juga dicemari minyak.

Laporan matinya ikan dan udang di alur Kuala Meuraksa dalam radius sekitar 10 kilometer sejak Senin (6/6) malam pukul 22.00 WIB hingga Selasa (7/6) sore direspons oleh pejabat Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Lhokseumawe. “Kami secepatnya membentuk tim dan melakukan penelitian ke lokasi,” kata Kepala BLHK Lhokseumawe, Ishaq Rizal kepada Serambi, Rabu (8/6) sore.

Mengutip hasil penelitian timnya, Ishaq mengatakan, dugaan sementara penyebab matinya ikan dan udang di Kuala Meuraksa karena faktor alam yang ekstrem akhir-akhir ini. “Kecil kemungkinan pencemaran di Kuala Meuraksa karena limbah pabrik es, sebab setelah kami tinjau ke lokasi pabrik es mereka juga memiliki tempat pembuangan limbah tersendiri,” ujar Ishaq.

Ishaq menjelaskan, pencemaran di Kuala Meuraksa sangat terkait dengan cuaca ekstrem yang terjadi selama dua pekan terakhir di kawasan Aceh Utara dan Lhokseumawe. Akibat cuaca panas menyengat itu, lumpur di sepanjang pinggir kuala mengering. Saat lumpur kering itu diguyur hujan, mengeluarkan gas beracun. “Gas beracun yang keluar dari lumpur kering inilah yang diduga sumber pencemaran,” ujarnya. Dugaan itu juga didasari kondisi cuaca selama dua pekan terakhir, di mana pada siang hari temperatur sangat tinggi, sedangkan malam harinya hujan. “Inilah yang mempengaruhi air dalam kuala. Hal serupa pernah terjadi di waduk Lhokseumawe” katanya menambahkan.

Sample pabrik es
Meski penyebab pencemaran lebih mengarah ke gas beracun dari lumpur kuala, namun tim BLHK Lhokseumawe tetap saja mengambil sampel limbah pabrik es yang ada di kawasan Blang Mangat. Karena sebelumnya ada dugaan sumber pencemaran dari limbah pabrik es. “Kami tetap akan meneliti sampel limbah pabrik es. Sedangkan sampel ikan yang mati tidak kami ambil karena ikannya tak ada lagi. Warga memang mengakui banyak ikan yang mati,” kata Ishaq.

Terkait dengan kejadian di Kuala Meuraksa tersebut, Serambi juga meminta penjelasan Kepala Dinas Kelauatan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe, Rizal.

Rizal yang ketika dihubungi melalui ponselnya sedang berada di Medan mengaku baru mengetahui adanya pencemaran di Kuala Meuraksa pada Rabu sore. “Kami akan berkoordinasi dengan BLHK, menunggu hasil tes sampel yang diambil BLHK,” ujar Rizal.

Sumur tercemar minyak
Saat pencemaran Kuala Meuraksa masih santer dibicarakan, tiba-tiba--juga di Kota Lhokseumawe--tepatnya di Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, terjadi pencemaran sumur dengan minyak, yang diduga minyak tanah. Bahkan, minyak yang menggenangi sumur milik Maryati (56) bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak.

Kepala BLHK Lhokseumawe, Ishaq Rizal kepada Serambi mengatakan pihaknya sudah turun untuk meneliti pencemaran sumur warga Meunasah Mesjid tersebut. “Saya sudah turun langsung ke lokasi bersama Pak Wali Kota,” kata Ishaq.

Berdasarkan pengamatan, dalam sumur milik Maryati seperti ada sumber minyak sejenis minyak tanah. “Ketika kami tes pH airnya sudah mencapai 9, itu artinya air tersebut tak normal lagi dan tidak bisa dikonsumsi, karena air normal pH-nya 6 sampai 7,” ujarnya.

Menurut Ishaq, pihaknya sudah mengambil sampel air sumur tersebut untuk dites di laboratorium guna memastikan apakah air yang bercampur dengan sejenis minyak itu minyak tanah atau bukan.

Bisa untuk bahan bakar
Amatan Serambi, Rabu (8/6) siang, dalam sumur terlihat gelembung minyak, bahkan di sekitar sumur tersebut menebarkan bau minyak tanah.   Aminah (38), anak dari Maryati mengatakan, kejadian itu diketahuinya saat dia hendak berwuduk, Selasa (7/6) sekitar pukul 06.00 WIB. “Ketika sampai di sumur saya mencium bau seperti minyak tanah, lalu saya menimba air, ternyata dalam timba seperti minyak bercampur air,” katanya.

Aminah sempat curiga ada yang menumpahkan minyak tanah ke dalam sumur, karena selama ini keluarganya memasak menggunakan bahan bakar minyak tanah. “Setelah saya perhatikan dua jam kemudian ternyata ada gelembung seperti minyak, lalu baru saya laporkan ke Pak Keuchik dan kemudian diteruskan ke dinas terkait,” tutur Aminah.

Aminah juga sempat mencoba membakar kertas yang dibasahi dengan minyak dari dalam sumur, ternyata kertas langsung disambar api. Keluarga Aminah juga mengambil minyak dalam sumur tersebut untuk memasak. “Api kompor yang menggunakan minyak yang kami timba dari dalam sumur tetap menyala seperti biasa, malah terlihat biru,” ujarnya.

Aminah mengatakan, dirinya sudah mengumpulkan sebanyak lima liter  minyak dari dalam sumur tersebut. Guna menghindari terjadinya kebakaran, keluarga Aminah telah memindahkan lokasi memasak ke ruangan lain, karena gelembung minyak terus keluar.(c37)

Sumber : serambinews.com

MELAWAN SOEHARTO & QHADAFI (ANALISIS KOMPARATIF POLITIK)

KANKAH nasib Muammar Qhadafi bakal menyusul kisah Soeharto yang berhasil dilengserkan lewat gerakan rakyat? Baik Qhadafi maupun Soeharto, adalah dua sosok yang sama-sama memiliki latar belakang militer dan berhasil merebut kekuasaan lewat kudeta yang dilakukan. Qhadafi lewat penetrasinya dengan sejumlah tentara muda yang dikerahkannya berhasil menggulingkan kediktatoran Raja Idris I dan merebut kekuasaan. Sebagaimana Qhadafi, Soeharto lewat creeping coup yang dilancarkannya, juga berhasil merebut kekuasaan setelah “membunuh” kekuasaan Soekarno secara perlahan-lahan dan mendeklarasikan diri sebagai presiden pengganti. 

Melalui analisis comparative politics, dalam tulisan ini saya akan coba membandingkan kasus yang terjadi pada Qhadafi dan Soeharto. Sangat menarik apabila sepak terjang keduanya dibandingkan. Terdapat beberapa persamaan pada kasus Qhadafi dan Soeharto. Tetapi juga terdapat perbedaan-perbedaan. Keduanya memang berhasil merebut kekuasaan dengan cara yang sama, yakni kudeta militer. Keduanya juga adalah pemimpin yang otoriter. Dan karena kediktatorannya tersebut, keduanya juga sama-sama harus merasakan tamparan revolusi (baca : gerakan rakyat).

Bedanya, Soeharto tak pernah disebut seorang revolusioner seperti Qhadafi. Aksi kudeta yang dilakukan Soeharto bertujuan untuk memuaskan nafsu politiknya, yaitu menjadi presiden. Tujuan Soeharto menggulingkan Soekarno hanya  satu, merebut kekuasaan. Gelar revolusioner tak didapatkan Soeharto karena kudeta yang dilakukannya tidak dibarengi dengan dukungan rakyat–walaupun pada saat itu Soekarno tengah dikecam oleh berbagai gerakan rakyat yang anti PKI. Berbeda dengan Qhadafi yang dielu-elukan rakyat Lybia karena berhasil mengakhiri rezim kediktatoran Raja Idris I.
Walaupun begitu, Qhadafi yang seorang revolusioner dan menjadi harapan rakyat untuk terciptanya perubahan, justru memimpim Lybia dengan cara-cara yang otoriter. Sama seperti yang dilakukan Soeharto ketika menjadi presiden. Inilah yang menyebabkan kedunya harus diterjang gelombang revolusi(di Indonesia disebut Reformasi). Ketika melakukan kudeta, Qhadafi mendapat dukungan penuh dari rakyat. Fathi Baja, seorang rakyat Lybia, masuk dalam barisan gerakan revolusi untuk “memecat” Raja Idris I bersama Qhadafi di Banghazi 42 tahun silam. Ironisnya, 42 tahun kemudian, ia kembali ikut revolusi, tapi kali ini untuk “memecat” Qhadafi yang dulu ia dukung (Tempo, 07 maret 2011).

Meskipun gerakan massa terus mendesak Qhadafi agar segera mundur dari kekuasaan, tuntutan tersebut tak langsung dipenuhi. Qhadafi bersikeras untuk tak mundur. Berbeda dengan Soeharto yang tak butuh waktu lama untuk menyatakan mengundurkan diri setelah ia dituntut turun tahta oleh gerakan reformasi yang terdiri dari berbagai elemen bangsa pada tahun 1998.

Dari segi karakter massa pun berbeda. Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh gerakan mahasiswa berada dalam satu barisan untuk menuntut mundurnya presiden Soeharto. Rakyat tidak terfragmentasi seperti yang terjadi di Lybia, sehingga rakyat Indonesia berada pada satu tujuan dan konsistensi terhadap gerakan tetap terjaga. Akan tetapi, rakyat Lybia terbagi dalam dua kubu, yakni kubu pro-Qhadafi dan kubu oposisi. Walaupun memerintah dengan sistem otoriter, rakyat masih ada yang mendukung Qhadafi. Rakyat yang masih setia pada Qhadafi tidak ingin sang revolusiner yang mereka banggakan “jatuh”. Soeharto lengser karena kehilangan tameng utamanya yang dari awal dipakai untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, yaitu kekuatan militer. Saat kekacauan yang terjadi di mei 1998 tersebut, militer mulai menolak perintah Soeharto. Berbeda dengan Qhadafi, alat yang dipakai untuk memproteksi kekuasaannya tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tapi juga dengan mempersenjatai rakyat sipil yang masih setia kepadanya. Dan yang lebih ironisnya, rakyat yang berada pada barisan oposisi juga dilengkapi dengan senjata. Sehingga jelas berbeda dengan rakyat Indonesia sewaktu merapatkan barisan untuk menentang rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, rakyat Lybia terbagi dalam dua kubu sehingga revolusi yang terjadi di Lybia tidak berjalan dengan mulus karena rakyat terfragmentasi. Padahal, revolusi baru ampuh dilakukan jika semua rakyat berada dalam satu barisan.

Gerakan revolusi ibarat malaikat pencabut nyawa. Lewat gerakan ini, seorang pemimpin bisa mencapai ajal politiknya. Begitu pula yang terjadi di timur tengah belakangan ini. Bermula dari Tunisia, wabah revolusi terus menjalar ke beberapa Negara di timur tengah. Sampai pada akhirnya wabah revolusi ini tiba di negeri yang dipimpin oleh seorang revolusioner. Namun, sang revolusioner tak “serapuh” pemimpin Negara-negara timur tengah lainnya yang berhasil dilengserkan oleh gerakan revolusi. Dengan menghalalkan segala cara, Qhadafi mempertahankan kekuasaannya walaupun harus membunuh rakyat yang melawannya. Sewaktu mengkudeta Raja Idris I, Qhadafi berhasil merebut kekuasaan tanpa terjadi pertumpahan darah. Saat itu Raja Idris I sedang berkunjung ke Turki untuk berobat. Akan tetapi, saat rakyat Lybia mencoba melawan Qhadafi yang dulu mereka agung-agungkan, pertumpahan darahpun terjadi. Qhadafi yang dulu dianggap sebagai “penyelamat” oleh rakyat, kini harus membunuh rakyatnya sendiri yang menentangnya. Sang revolusioner yang otoriter kini harus merasakan sendiri bagaimana rasanya direvolusi.

sumber gambar : baru2.net

sumber gambar : wartanews.com

 

Oleh: Bisma Yadhi Putra

PELAT MERAH

NAIK mobil berpelat merah memang merupakan suatu kebanggaan. Bagaimana tidak, mobil berpelat merah pasti selalu identik dengan orang-orang penting atau pejabat. Kendaraan Pelat merah yang dimaksud di sini adalah kendaraan dinas, bukan kendaraan baru yang juga akan berpelat merah selama beberapa bulan kedepan.

Ketika seorang pejabat turun dari mobil pelat merah di daerah pedalaman, tentu orang-orang akan melirik ke arah nya. Apalagi kalau mobil pelat merah yang sudah ditandai masyarakat, misalnya seperti RI 1 milik presiden atau BL 1 milik gubernur Aceh. Siapapun dia, baik supir, pejabat atau hanya sekedar numpang, ketika turun dari mobil tersebut, tentu akan sedikit disegani. Tetapi menurut saya, mungkin juga menurut anda, kita tak perlu menyegani pejabat yang turun dari mobil berpelat merah. Jangan karena pelat merah kita menyegani dan menghormati mereka. Tapi kita hendaknya menyegani pejabat-pejabat yang mau memikirkan nasib kita sebagai masyarakat, mau mengayomi, melindungi, bermoral, berkapabilitas dan berintegritas moral yang tinggi. Kita semua tahu kalau mobil itu dibeli pakai uang rakyat, hanya saja yang naik adalah pejabat.

Kita tak perlu mempermasalahkan mobil dinas yang dipakai pejabat sejauh mereka bisa menggunakan fasilitas transportasi yang dibeli memakai uang rakyat tersebut untuk keperluan kerja atau sebagai penunjang agar menigkatnya kinerja untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi wajib kita permasalahkan apabila pelat merah dipakai oleh pejabat untuk rekreasi bersama keluarga di hari libur atau pelat merah dipakai anak pejabat untuk jalan-jalan bersama pacarnya. Banyak anak pejabat yang bergaya dengan pelat merah. Menurut saya, mungkin juga menurut anda, itu adalah anak muda yang tidak tahu malu.

Pejabat yang baik adalah pejabat yang mau bekerja keras untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu mereka membutuhkan berbagai fasilitas penunjang, salah satunya mobil dinas. Dengan adanya fasilitas tersebut, kita tentu mengharapkan kinerja pejabat-pejabat dapat bekerja lebih baik.

Kendaraan dinas tak hanya mobil, ada juga bus dan sepeda motor. Untuk yang terakhir disebutkan, itu adalah fasilitas transportasi yang juga berpelat merah dan digunakan oleh kepala desa. Kendaraan dinas adalah kendaraan yang dipakai oleh pejabat baik yang di pemerintahan, pejabat kampus atau pejabat desa.

Kendaraan pelat merah harus digunakan sesuai dengan fungsinya dan tempatnya; untuk berangkat kerja atau keperluan dinas. Jika dikatakan kendaraan pelat merah hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas, maka sesuatu yang aneh jika kita melihat ada kendaraan dinas yang parkir di pantai pada hari minggu untuk keperluan rekreasi.
Untuk itu, kita harus berani menegur orang-orang yang menyalahgunakan kendaraan dinas, baik itu Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau siapapun dia. Ketika anda melihat rektor atau dosen anda jalan-jalan dengan mobil dinas yang berpelat merah, jangan sungkan-sungkan untuk memarahinya. Mungkin mereka sedang lupa atau pura-pura lupa.

sumber gambar : darevan.wordpress.com

sumber gambar : tribun-timur.com

sumber gambar : waspada.co.id

Oleh : Bisma Yadhi Putra

‘Aceh Akan Berontak Lagi Bila Jakarta Masih Tak Adil’

Lhokseumawe | Harian Aceh – Gerakan perlawanan rakyat Aceh terhadap Jakarta dikhawatirkan akan terulang lagi bila pemerintah pusat masih melukai daerah ini dengan ketidakadilan sebagaimana sejarah kelam di masa lalu.

Hal itu mengemuka dalam diskusi tentang Nasionalisme Pemuda Aceh dalam Ranah Negara Indonesia, yang digelar Lembaga Independen Pemberdayaan Masyarakat Gampong (Lipmaga) Aceh bekerja sama dengan Ditjen Kesbangpol Kemendagri, di Kana Dapu, Lhokseumawe, Jumat (3/6) sore. Diskusi yang diikuti mahasiswa, LSM dan elemen masyarakat ini menampilkan pembicara, Antropolog Teuku Kemal Fasya, anggota DPR RI asal Aceh Muslem, dan tokoh pemuda Baharuddin. Ikut hadir Ketua DPRK Lhokseumawe Saifuddin Yunus dan mantan Pj Wali Kota Lhokseumawe Rahmatsyah.

Sepanjang sesi diskusi yang berlangsung ‘memanas’ itu, para peserta dari kalangan mahasiswa, termasuk Ketua DPRK Lhokseumawe Saifuddin Yunus menyoroti sikap dan kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang dinilai melukai rakyat Aceh dengan ketidakadilan. Padahal Aceh telah berjasa besar dalam memerdekakan Republik Indonesia dari penjajahan negara lain. “Rakyat Aceh sudah memberikan semua yang dimilikinya untuk kemerdekaan Indonesia, nasionalisme Aceh untuk Jakarta sangat besar. Tapi kemudian, apa yang diberikan Jakarta untuk Aceh. Warga Blang Lancang (Lhokseumawe) yang sudah puluhan tahun digusur, sampai sekarang tidak memperoleh resettlement,” kata Saifuddin Yunus alias Pon Pang.

Mahasiswa Fisip Unimal, Refky Bentara, mengatakan, Aceh melawan Jakarta karena ketidakadilan. Sumber daya alam seperti minyak dan gas, kata dia, dikeruk secara besar-besaran dari bumi Aceh. Namun hanya sebagian kecil hasil alam tersebut dikembalikan untuk daerah penghasil, sehingga kehidupan masyarakat di sekitar ladang migas tetap terpuruk selama puluhan tahun.

“Sila keadilan yang tercantum dalam Pancasila tidak berfungsi. Orang kaya dan rakyat miskin selalu hidup terpisah-pisah. Damai di Aceh juga tidak berarti kalau rakyat masih lapar. Jika ketidakadilan masih saja diperlakukan oleh Jakarta terhadap Aceh, maka bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan, generasi Aceh seperti kami ini nantinya akan ikut memberontak,” kata Refky Bentara.

Dosen Unimal Rusyidi Abubakar menyatakan nasionalisme sudah berakhir sejak pendiri republik ini mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Yang harus dilanjutkan oleh generasi pascakemerdekaan, kata dia, bagaimana membangun bangsa dengan kejujuran, keikhlasan, keterbukaan, kepedulian, kerja sama yang baik, bermoral dan tidak melakukan korupsi. “Kalau masih terjadi korupsi di segala lini, jangan harap kita bisa bangkit untuk maju,” katanya.

Sementara Teuku Kemal Fasya menyebutkan ada kesalahan besar yang dilakukan pemerintah di masa lalu. Di mana, Presiden Soeharto memanfaatkan Pancasila untuk kepentingan politiknya, sehingga ketika Aceh mengkritik Jakarta, dibalas dengan mengirim militer ke Aceh. “Mengapa sebagian orang Aceh trauma bila mendengar Pancasila, karena orang Aceh mengalami perlakuan buruk. Ketika tidak bisa menghafal dengan baik lima sila Pancasila, mereka direndam dalam air,” kata Kemal yang juga peneliti Aceh Institute ini.

Menurut Kemal, sejarah buruk yang dialami Aceh pada masa lalu, sebagian besar merupakan kesalahan Jakarta, di antaranya pemberlakukan Daerah Operasi Militer. “Pemberontakan di Aceh karena Jakarta yang kurang ajar. Karena itu, pengungkapan kebenaran masa lalu jauh lebih penting. Dan, ini baru bisa terjadi kalau dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” katanya.(nsy)

Sumber : Harian Aceh

Wakil Aceh Tak Masuk 10 Besar Miss Indonesia

Mellyza Shavira | Foto:okezone.com

Mellyza Shavira yang mewakili Naggroe Aceh Darussalam di ajang Miss Indonesia 2011 jatuh di 10 besar kontes kecantikan itu. Meski mewakili Aceh, dia berasal dari Medan, Sumatera Utara.

Mellyza Shavira lahir 16 Oktober 1993. Ia merupakan anak keempat pasangan Emeyl Syamsir dan Linda Atika. Gadis yang baru saja lulus SMA itu telah beberapa kali lolos dalam lomba modeling tingkat lokal di Medan. Tak disebutkan kenapa Melly bisa mewakili Aceh.

Dewan juri kontes yang berlangsung di Central Park Ballroom, Jakarta, Jumat (3/6) malam akhirnya memilih Astrid Ellena Indriana Yunadi yang mewakili Jawa Timur menjadi Miss Indonesia 2011. Ellena berhak mewakili Indonesia dalam pemilihan Miss world 2011.

Sementara di posisi runner up satu adalah Amanda Roberta Zevannya, finalis asal Papua Barat. Adapun runner up dua diraih Nadya Siddiqa, finalis asal Banten. []

Sumber: http://atjehpost.com

LHOKSEUMAWE MENURUT TANTE DAN AKTIVIS

SEORANG kerabat yang datang dari luar daerah meminta saya menemaninya berjalan-jalan di kota Lhokseumawe. Ini adalah kedua kalinya Dia dan ibunya berkunjung ke Lhokseumawe. Terakhir mereka datang pada saat konflik GAM-RI masih bergejolak. Tapi sekarang sudah aman. Selama seminggu, saya ajak mereka berkeliling kota untuk melihat-lihat perubahan-perubahannya. Keduanya sangat menikmati pemandangan kota, baik di siang hari maupun malam hari. Tak hanya di pusat kota dan pusat perbelanjaan, mereka juga saya ajak ke berbagai tempat wisata di kota kecil tersebut. Saya temani mereka berbelanja sembari memamerkan kehebatan pembangunan kota Lhokseumawe. Dengan rasa bangga, saya memperkenalkan kota yang dijuluki Petro Dollar tersebut pada mereka. Welcome to Petro Dollar City.

Setelah selesai berbelanja, kami pun menyusuri jalanan kota, santai di taman kota, melihat-lihat lapangan Hiraq yang tak banyak berubah dari dulu sampai sekarang, waduk, objek wisata ujong blang, tempat makan, dan ke berbagai tempat menarik lainnya. Setelah merasa puas, kami pun bergegas pulang.

Sesampainya di rumah, dengan wajah yang sumringah, Ibu kerabat saya bilang, “ Tante puas berbelanja”. Lalu Dia berujar, “Lhokseumawe sudah tumbuh pesat dibandingkan dengan saat konflik beberapa tahun yang lalu”. Dulu waktu Tante ke sini, keadaannya mencekam. Kalau malam jarang ada toko yang buka yang buka. Sekarang Infrastruktur pun semakin baik, mulai dari jalan dua jalur, taman kota, dan lampu-lampu di malam hari membuat kota ini terasa indah. Tapi tetap saja, masih belum seberapa dengan kota asal tante. Tante yakin, kalau kamu dulu pulang ke rumah di bawah jam Sembilan-an, kalau sekarang pasti pulangnya sudah berani sampai larut malam karena situasi aman. Iya kan?”

Dengan nada sedikit pamer, saya memaparkan beberapa prestasi yang diraih kota Lhokseumawe. “Tante lihat saja sekarang, pembangunan di kota ini patut diapresiasi. Lagian kota ini pernah mendapatkan penghargaan adipura dari Presiden. Ditambah lagi pertokoan yang semakin banyak, jalan raya pun sudah dua jalur. Cafe-cafe pun mulai menjamur. Tiap malam anak muda nongkrong di sana. Suasana aman, bahkan kita bisa pulang hingga larut malam dengan aman.”

Sambil memilah barang belanjaan, si tante melanjutkan komentarnya terhadap kota Lhokseumawe. “Tante kagum dengan perkembangan kota ini. Dari yang tante amati, kota ini sangat menarik walaupun kecil. Kemudian tante sempat kagum dengan Islamic Centre yang kamu tunjukkan ke Tante tadi. Walaupun belum selesai, nantinya pasti akan menjadi salah satu ciri khas kota ini yang sangat menonjol. Mudah-mudahan pemerintah kota ini bisa merampungkannya dengan cepat dan tidak ditelantarkan.”

Setelah ibunya berbicara, kerabat saya yang seorang aktivis segera menimpali. “Memang benar kalau dikatakan pembangunan di kota ini berkembang dengan pesat daripada beberapa tahun yang lalu saat kita mengunjungi kota ini semasa konflik. Kinerja pemerintah kota dalam memajukan pembangunan juga patut diapresiasi. Saya pun beri dua jempol. Tetapi pengamatan saya dari hasil jalan-jalan kita selama seminggu ini menyimpulkan bahwa di samping pembangunan infrastruktur yang semakin baik, justru terdapat beberapa hal yang membuat saya mengelus-elus dada. Kota ini sangat gersang kalau di siang hari akibat kurangnya pepohonan. Kecuali hanya di beberapa ruas jalan yang sejuk, misalnya di taman kota. Pengemis duduk di pinggir jalan dan mengharap belas kasihan pada para pengguna jalan saat berhenti di lampu lalu-lintas. Saya juga melihat adanya pemukiman-pemukiman kumuh di pinggiran kota.  Ketika hujan turun, beberapa ruas jalan yang masih dalam wilayah perkotaan tergenang air. Tata ruang kota masih belum baik. Ini harus diseimbangkan antara pembangunan fisik dan kesehatan lingkungan. Kalau tidak, pembangunan fisik kota ini bakalan seperti banteng yang menabrak secara membabi-buta. Artinya, pembangunan dilangsungkan secara terus-menerus tetapi kondisi lingkungan mengalami degradasi. Akibatnya terjadi masalah lingkungan seperti banjir atau genangan air di beberapa ruas jalan, cuaca terasa gersang karena pohon-pohon ditebang untuk memperluas jalan, ruas tanah semakin berkurang karena pertokoan semakin tumbuh pesat, dan berbagai hal lainnya yang tidak hanya disebabkan oleh efek pembangunan tapi juga diperburuk dengan meningkatnya efek pemanasan global. Untuk itu harusnya pemerintah kota ini menyeimbangkan antara laju pembangunan dengan memperhatikan kondisi lingkungan”.

Si kerabat melanjutkan. “Di malam hari, sementara para pejabat tengah tidur di kasur empuk mereka, pengemis anak-anak berkeliaran hingga tengah malam. Kemudian, beberapa hari ini saya membaca Koran terbitan lokal yang mana hampir setiap hari ada berita mengenai ditangkapnya sepasang muda-mudi yang tengah bermesum. Kalau di kota saya, perbuatan seperti itu mungkin tidak mengherankan jika kita dapati. Tetapi, di kota yang harusnya syariat islam ditegakkan secara khaffah masih saja kita dapati perbuatan tercela yang demikian. Bahkan pelakunya kebanyakan remaja, walaupun juga ada beberapa orang yang sudah tua ditangkap karena kasus Khalwat. Mungkin orang-orang tua seperti ini tidak mau kalah “panas” dengan muda-mudi.

Terakhir kerabat saya memberi saran. “Kalau mau sukses secara menyeluruh, pemerintah kota Lhokseumawe harus melakukan penyeimbangan antara laju pembangunan dan perbaikan lingkungan sosial. Pembangunan infrastruktur harus diseimbangkan dengan terciptanya kesehatan lingkungan, kemudian pembangunan infrastruktur harus juga diseimbangkan dengan pembangunan moral warga agar infrastruktur yang dibangun tersebut tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak bermoral seperti mesum di waduk atau Islamic Centre, dan berbagai obyek wisata lainnya di kota Lhokseumawe. Pembangunan Infrastruktur juga diseimbangkan dengan kodisi kesejahteraan masyarakat. Janganlah kita membangun gedung tinggi-tinggi sehingga gubuk si miskin menjadi gelap karena gedung kita menghalangi sinar matahari masuk ke gubuknya. Sejahterakan yang miskin agar tinggal di tempat yang layak. Anak-anak harus kita pedulikan agar mereka menjalani hidupnya secara wajar sebagai anak-anak. Bukan mengemis hingga larut malam, tetapi belajar di rumah. Bagi yang putus sekolah, pemerintah hendaknya bertindak cepat”.

Dua pandangan berbeda tersebut memang menggambarkan situasi riil kota Lhokseumawe saat ini. Di samping kita merasa bangga dengan pembangunan yang pesat, ada sisi lain di kota ini yang membuat kita merasa prihatin. Sudah sepantasnya semua elemen masyarakat bersama pemerintah bersinergi dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.

Yang harus digaris bawahi adalah, pemerintah kota seharusnya melakukan penyeimbangan antara pembangunan fisik dengan kesehatan lingkungan, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, kalau aktivis dari kota lain saja sangat peka mengamati kondisi kota Lhokseumawe, kenapa para aktivis di kota Lhokseumawe terkesan melempem dan beberapa diantaranya hanya asyik berproposal ria sehingga lupa akan peran dan tanggung jawab sosialnya? Kalau para aktivis tengah sibuk berproposal, sementara masyarakat sudah seperti rumput kering, mahasiswa harus turun tangan membantu pemerintah.

sumber gambar : agensandallucu.blogspot.com

sumber gambar : mrasyidin.blogspot.com
LHOKSEUMAWE. 20/8 - ISLAMIC CENTRE. Sebuah perahu nelayan melintas tidak jauh dari gedung Islamic Centre milik pemkab Aceh Utara yang dibangun senilai Rp.110 miliyar lebih, Kamis (20/8). Bangunan termegah milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah di serahkan kepada pemerintah kota Lhokseumawe belum lama ini. FOTO ANTARA/RAHMAD/ss/nz/09 ANTARA

oleh : Bisma Yadhi Putra 

Wakil DPRK Banda Aceh Langgar UUPA

Ilustars

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh menilai, Wakil Ketua DPR Kota Banda Aceh Basyaruddian dikenal Abu Sara dari Partai Aceh, telah melanggar Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), yang melarang tidak menganggu rencana perjalanan dinas pejabat dan anggota DPR Kota Banda Aceh yang mengabiskan anggaran Rp. 6,9 Miliar.

“Pernyataan Pimpinan DPR Kota Banda Aceh itu telah menyalahi UUPA. Masyarakat Aceh memliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan,” kata Isra Safril Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik GeRAK Aceh kepada The Atjeh Post, Rabu (11/5).

Sebelumnya, Basyaruddin politisi dari  Partai Aceh itu, meminta untuk tidak menganggu rencana perjalana dinas pejabat dan anggota DPR Kota Banda Aceh.

“Peu ka peukaru gob jak?, gara-gara hana geuba awak kah?, (Kenapa diganggu?, apa  karena tidak diajak?,)" kata Abu Sara kepada The Atjeh Post, tadi malam.

Gerakan Anti-korupsi (Gerak) Aceh yang memprotes rencana perjalanan dinas pejabat dan DPR Kota yang menguras dana negera Rp. 6,9 miliar itu. Pemerintah kota dinilai melakukan pemborosan anggaran ditengah masyarakat Banda Aceh yang masih butuh perhatian Pemerintah.

“Pengalokasian dana perjalanan dinas sebanyak ini sangat tidak efektif untuk kesejahteraan rakyat. Lebih baik anggaran yang begitu besar ini dialokasikan ke sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan untuk warga kota,” kata Isra Safril.

Menurut Isra Safri, seharusnya Pemerintah dan DPR Kota Banda Aceh dalam mengalokasikan dana perjalanan dinas tidak sebanyak itu, agar penggunaan lebih efektif dan efisien serta lebih diarahkan kepada kepentingan publik di warga kota.

Sumber http://atjehpost.com

Penyumbang Emas Monas Ternyata Saudagar Seuneudon

Tugu Monas. Foto | Google

JAKARTA - Monumen Nasional atau Monas adalah karya monumental yang menjadi trademark Ibukota Jakarta. Ini impian dan obsesi presiden Soekarno untuk memberikan warisan sejarah yang bisa menunjukkan harkat dan martabat Indonesia di mata dunia.
Monumen yang memiliki tinggi 433 ft atau 132 meter adalah menara di tengah Lapangan Merdeka, yang juga melambangkan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Konstruksi monumen ini dimulai tahun 1961 dan resmi dibuka untuk umum pada tahun 1975. Di atas monumen ini ada gambaran api yang ditutupi dengan foil emas.
Setelah pemerintah Indonesia kembali ke Jakarta dari Yogyakarta pada tahun 1950 dan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mulai merenungkan pembangunan monumen nasional yang sebanding dengan Menara Eiffel di alun-alun di depan Istana Presiden.

Pada tanggal 17 Agustus 1954, Komite Monumen Nasional didirikan dan kompetisi desain diadakan pada tahun 1955. 51 entri ini menarik, tetapi hanya satu desain, oleh Frederich Silaban, yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh panitia, termasuk yang mencerminkan karakter Indonesia dalam gedung yang mampu berlangsung selama berabad-abad.

Bahkan sebuah kompetisi diulangi lagi pada tahun 1960, tetapi sekali lagi, tidak satu pun dari 136 entri yang memenuhi kriteria. Ketua tim juri kemudian diminta Silaban untuk menunjukkan desain untuk Sukarno. Namun, Sukarno tidak menyukai desain yang ada, sebab ia ingin menjadikan monumen dalam bentuk istimewa layaknya monumen. Hingga akhirnya rancangan Silaban dilanjutkan oleh RM Soedarsono dengan tambahan desain yakni memasukkan angka 17, 8 dan 45, mewakili tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dalam dimensi monumen.

Tapi tahukah siapa yang ikut menyumbang dan terlibat dalam keberhasilan pembangunan monumen bersejarah ini? Ternyata dari 38 kg emas yang dipajang di puncak tugu Monumen Nasional (Monas) Jakarta ini, 28 kg di antaranya adalah sumbangan dari Teuku Markam, salah seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya Indonesia.

Mungkin tak banyak yang tahu siapakah penyumbang emas tersebut, kalaupun ada yang tahu paling hanya sebatas memang benar sumbangan saudagar Aceh. Namun saudagar Aceh siapakah gerangan, tak banyak yang tahu. Konon sumbangan Monas ini juga baru segelintir karya Teuku Markam untuk kepentingan negeri ini. Karya lainnya adalah keterlibatan beliau dalam membebaskan lahan Senayan yang akan dijadikan pusat olah raga terbesar Indonesia. Tentu saja banyak bantuan-bantuan Teuku Markam lainnya yang pantas dicatat dalam memajukan perekonomian Indonesia di zaman Soekarno, hingga menempatkan Markam dalam sebuah legenda.

Di zaman Orba, karyanya yang terbilang monumental adalah pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Jalan Medan-Banda Aceh, Bireuen-Takengon, Meulaboh, Tapaktuan dan lain-lain adalah karya lain dari Teuku Markam yang didanai oleh Bank Dunia. Sampai sekarang pun, jalan-jalan itu tetap awet. Teuku Markam pernah memiliki sejumlah kapal, dok kapal di Jakarta, Makassar, Medan, Palembang. Ia pun tercatat sebagai eksportir pertama mobil Toyota Hardtop dari Jepang. Usaha lain adalah mengimpor plat baja, besi beton sampai perlengkapan senjata untuk militer.

Mengingat peran yang begitu besar dalam percaturan bisnis dan perekonomian Indonesia, Teuku Markam pernah disebut-sebut sebagai anggota kabinet bayangan pemerintahan Soekarno. Komitmen Teuku Markam adalah mendukung perjuangan RI sepenuhnya termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang waktu itu digenjot habis-habisan oleh Soekarno. Hasil bisnis Teuku Markam konon juga ikut menjadi sumber APBN.

Peran Teuku Markam juga tak dianggap sepele dalam menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Peran Markam menjadi runtuh seiring dengan habisnya kekuasaan Soekarno dan beralih ke masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto.

Sejak masa Orba ia termasuk tokoh yang dianggap dan dituduh terlibat dalam kelompok PKI. Harta kekayaannya diambil alih begitu saja oleh Rezim Orba. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tiada artinya di mata pemerintahan Orba. Ia difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan Soekarnoisme.

Tuduhan itulah yang kemudian mengantarkan Teuku Markam ke penjara pada tahun 1966. Ia dijebloskan ke dalam sel tanpa ada proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya berpindah ke penjara Salemba Jln Percetakan Negara. Lalu dipindah lagi ke tahanan Cipinang, dan terakhir dipindahkan ke tahanan Nirbaya, tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede Jakarta Timur. Tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih dua tahun.

Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuat hidup Teuku Markam menjadi sulit dan prihatin. Ia baru bebas tahun 1974. Pernah mencoba bangkit sekeluar dari penjara, tapi tidak sempat bertahan lama.

Tahun 1985 ia meninggal dunia. Aktivitas bisnisnya ditekan habis-habisan. Ahli warisnya hidup terlunta-lunta sampai ada yang menderita depresi mental. Hingga kekuasaan Orba berakhir, nama baik Teuku Markam tidak pernah direhabilitir. Anak-anaknya konon terus bertahan hidup dengan segala daya upaya dan memanfaatkan bekas koneksi-koneksi bisnis Teuku Markam.

Siapakah Sebenarnya Teuku Markam?
Teuku Markam adalah turunan uleebalang. Lahir tahun 1925. Ayahnya Teuku Marhaban. Kampungnya di Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara. Sejak kecil Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu. Ketika usia 9 tahun, Teuku Marhaban meninggal dunia. Sedangkan ibunya telah lebih dulu meninggal. Teuku Markam kemudian diasuh kakaknya Cut Nyak Putroe. Sempat mengecap pendidikan sampai kelas 4 SR (Sekolah Rakyat).

Teuku Markam tumbuh lalu menjadi pemuda dan memasuki pendidikan wajib militer di Koeta Radja (Banda Aceh sekarang) dan tamat dengan pangkat letnan satu. Teuku Markam bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan ikut pertempuran di Tembung, Sumatera Utara bersama-sama dengan Jendral Bejo, Kaharuddin Nasution, Bustanil Arifin dan lain-lain. Selama bertugas di Sumatera Utara, Teuku Markam aktif di berbagai lapangan pertempuran. Bahkan ia ikut mendamaikan clash antara pasukan Simbolon dengan pasukan Manaf Lubis.

Sebagai prajurit penghubung, Teuku Markam lalu diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teuku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Soebroto. Tugas itu diemban Markam sampai Gatot Soebroto meninggal dunia.

Adalah Gatot Soebroto pula yang mempercayakan Teuku Markam untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Waktu itu, Bung Karno memang menginginkan adanya pengusaha pribumi yang betul-betul mampu menghendel masalah perekonomian Indonesia. Tahun 1957, ketika Teuku Markam berpangkat kapten, kembali ke Aceh dan mendirikan PT Karkam. Inilah awal mula keberhasilan Teuku Markam di bidang bisnis yang kemudian berkembang di Jakarta. Azis Turindra | Today.co.id