KEUMALA : Pejabat publik KONI Lhokseumawe langgar UU

LHOKSEUMAWE - Pejabat publik dan struktural di lingkungan Pemko Lhokseumawe yang mendominasi kepengurusan KONI setempat disinyalir berdampak pada pengelolaan anggaran daerah. Keterlibat sejumlah anggota DPRK, Komite Independen Pemilihan (KIP) dan beberapa pejabat struktural lainnya telah melanggar UUPA dan UU SKN.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (Smur) Unimal Lhokseumawe, Kesatuan Mahasiswa Kota Lhokseumawe (Keumala) dan Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan pengukukan kepengurusan KONI Lhokseumawe.

Induk organisasi olahraga tersebut, menurut Ketua Smur Unimal Darkasyi, telah ‘dikuasai’ para pejabat sehingga harapan masyarakat agar KONI lebih profesional akan sulit tercapai.

Sementara itu Ketua Keumala Ahmad Refki Bentara mengatakan, anggota pengurus yang dikukuhkan beberapa hari sebelumnya didominasi pejabat publik. “Di antaranya para anggota DPRK Lhokseumawe, KIP dan kepala dinas,” jelasnnya.

Selain itu, menurut mereka, dengan menempatkan pejabat yang kurang mengerti olahraga dalam KONI juga dapat menurunkan prestasi atlet ke depan. “Untuk bisa mengharumkan nama Kota Lhokseumawe melalui olahraga ke depan, jauh pasak dari tiangnya,” tambah Refki.

Dikatakan, pengukuhan pengurus KONI Kota Lhokseumawe periode 2010-2014 telah melanggar UU Pemerintah Aceh (UUPA) 2006 dan UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) 2005. “Dalam UUPA pasal 37, melarang anggota DPR merangkap jabatan dalam lembaga yang menggunakan anggaran negara,” tambah Darkasyi.

Sementara itu Ketua Umum KONI Lhokseumawe, Anwar Haiva mengakui keterlibatan sejumlah pejabat dalam kepengurusan. “Itu semua sesuai usulan pengurus cabang olahraga di bawah binaan KONI,” jelasnya.

Bahkan dengan melibatkan para anggota DPRK, menurut dia, akan berdampak positif terhadap pembinaan atlet. Sekretaris KONI Ishak Rizal menambahkan, para pejabat yang terlibat dalam KONI juga pengurus di beberapa cabang olahraga.

“Begitu juga dengan pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah setempat, juga telah berpengalaman dalam mengurusi cabang-cabang di bawah binaan KONI,” kilahnya.

http://www.waspada.co.id/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=179512:pejabat-publik-koni-lhokseumawe-langgar-uu&catid=21:lokal&Itemid=40

Mahasiswa Lhokseumawe Tolak Calon Independen

Muhajir Juli I The Globe Journal | Senin, 04 April 2011

Lhoukseumawe- Mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Kota Lhokseumawe (KEUMALA) menolak keberadaan calon independent di Aceh. Sebab selain telah menggerogoti keistimewaan UUPA, juga mengkhianati perdamaian demi kepentingan segelintir kelompok. Disamping itu, KEUMALA juga mendukung keputusan DPRA yang menolak calon independent dalam Pilkada yang dilaksanakan di Aceh. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Refki Bentara, selaku ketua Umum KEUMALA, Senin (4/4).

Menurutnya putusan MK itu memang merupakan penetapan atas gugatan judicial review, namun tetap saja sebagai satu produk hukum yang memiliki dasar yang kuat karena diatur dalam beberapa regulasi. Namun khusus untuk Aceh, sepertinya pengabulan PK yang dilakukan oleh Mukhlis Muktar Cs merupakan salah satu bentuk upaya penggerogotan keistimewaan UUPA.

“Kita akui bahwa dikabulkan judicial review tentang calon independent oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Namun dalam konteks Aceh, ini berlaku khusus. UUPA jangan semena-mena diutak-atik, sebab ini kan hasil deal-deal politik antara Aceh dan pusat. UUPA adalah jawaban dari gelimpangan mayat tsunami dan korban konflik” kata Refki.

Untuk itu, KEUMALA menyatakan sikap menolak keberadaan calon independent di Aceh. Untuk itu mereka meminta agar pemerintah pusat tidak lagi mengutak-atik UUPA yang ada sekarang. Kemudian DPRA segera menuntaskan polemic politik di Aceh yang telah berlarut-larut.

KEUMALA mendukung sepenuhnya sikap DPRA yang dengan jelas menolak keberadaan calon idependen. Kemudian pihaknya juga mengecam pihak,pihak yang telah mengutak-atik semangat perdamaian yang tertuang dalam UUPA dan MoU Hensinki.

“Keistimewaan yang dipunyai UUPA jangalah diutak-atik lagi oleh pihak-pihak yang bernafsu menduduki jabatan politik tertentu. Aceh bukan untuk diutak-atik. Manfaatkan saja jalur yang sudah ada. Kalau niatnya untuk memperbaiki Aceh, mengapa harus mencari jalan berbeda” ungkap Refki. [003]

http://www.theglobejournal.com/kategori/politik/mahasiswa-lhokseumawe-tolak-calon-independen.php

Para Pekerja Masih Belum Sejahtera

LHOKSEUMAWE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) dan Kesatuan Mahasiswa Kota Lhokseumawe (KEUMALA), menggelar aksi damai di Simpang Jam Lhokseumawe, Aceh, Minggu (1/5/2011).

Dalam aksinya mahasiswa meminta pemerintah supaya menidak tegas perusahaan swasta yang tak membayar upah buruh sesuai Upah Minimun Provinsi (UMP).

Koordinator Aksi Jefry S dala, orasinya menyebutkan, tingginya angka inflasi dari tahun ke tahun telah mengakibatkan tingginya harga barang, dan kondisi tak mendapat perhatian dari pemerintah seolama ini.

Sehingga menyebabkan masyarakat sebagai konsumen sangat kesulitan. Kondisi ini juga menyebabkan turunnya nilai beli masyarakat, yang kemudian berimbas pada lemahnya perekonomian masyarakat yang berdagang.

Kondisi tersebut kata Jefry, pemerintah segera mencari solusi supaya adanya suatu pembaruan ekonomi yang dapat mendukung masyarakat. Salah satunya pembayaran upah buruh sesuai dengan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 56 Tahun 2010, yaitu sebesar Rp 1.350.000.

”Sehingga tingginya inflasi tersebut akan mampu dibendung oleh masyarakat. Namun fakta yang terjadi di Lhokseumawe dan Aceh Utara masih ada upah buruh yang belum sesuai dengan UMP,”katanya.

Selaijn itu, belum adanya jaminan kesehatan dan pendidikan terhadap buruh. Padahal itu merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan kaum pekerja sesuai undang udang yang berlaku.

Karena itu mahasiswa mendesak Pemerintah Aceh segera menindak tegas Perusahaan Swasta dan lainnya yang mengangkangi hak tenaga kerja untuk mendapat perlindungan dan kesejahteraan dengan upah yang layak.

http://www.tribunnews.com/2011/05/01/mahasiswa-tuntut-pemerintah-tindak-tegas-perusahaan

Kelulusan UN 2011

Aceh Lhokseumawe.,dan daerah2 lainya diindonesia kini dihadiahi lagi dengan generasi-generasi penerusnyan yang saja melewati massa-massaa smanya, dan harapan kami keumala untuk generasi tersebut sebagai mana Tema kami dengan Tidak adanaya mahasiswa yang putus kuliah .kami juga menghibau untuk generasi tersebbut yang bawasan jangan sia-siakan massa pendidikan ini jangan tersesat dalam kebodohan.

Buat anak lhokseumawe dan sekitarnya kami ucapkan SELMAT dan maju terus bangsa ku.,

TEST

bLOGER TEST,

Huuuffttttttttt ,.,.,blom siap alnya masih milih2 templet.,,,.,

hahha .,by admin.,